Jepang Bangun Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Tiakur Tahun Ini

Tiakur, EXPO MBD

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menandatangani kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Untuk mengembangkan enam pulau terluar di Indonesia, salah satunya pulau Moa yakni Tiakur dalam bidang perikanan pada tahun ini (2020 Red).  Dengan membangun pelabuhan perikanan, pasar ikan dan fasilitas penunjang, diharapkan akan ada peningkatan pendapatan dan kualitas.

Hal ini disampaikan kepala dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Djeky W. Laipiopa, S.Pi kepada wartawan ketika diwawancarai di ruang kerjanya, jumat (10/07). Enam pulau terluar itu yakni Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak dan Moa (Tiakur). Tujuannya agar nelayan kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang lengkap dengan sejumlah fasilitas.

Menurut DJeky begitu sapaan akrabnya, fasilitas yang akan dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar di pelabuhan Tiakur pulau Moa kabupaten MBD. Yakni dermaga Jetty, fasilitas air bersih, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN), Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN), tempat jualan makanan (Kuliner), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas penyimpanan pendingin dan pembuatan es.

Dikatakannya, sangatlah penting dibangun untuk pelabuhan perikanan, pasar ikan dan sejumlah fasilitas penunjang. Selain bermanfaat untuk pemerintah daerah juga bagi masyarakat, guna meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kecil. Mendorong nelayan untuk meningkatkan produksi demi tercapainya kebutuhan ikan bagi masyarakat.

Bagi kepentingan daerah dengan otonomisasi perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab kewenangan kabupaten dan kota dibatasi untuk perijinan sehingga berdampak pada PAD dari sektor perikanan sangat kecil. “Seandainya perijinan masih diberikan kewenangan untuk kabupaten dan kota, pasti masih dapat menambah PAD untuk kabupaten MBD”, ungkapnya.

Upaya meningkatkan PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan digerakan dari sisi peningkatan pelayanan jasa kepada semua pihak yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan. Nah terkait pelayanan jasa itu, selayaknya ada sejumlah fasilitas yang memadai. Dicontohkannya, kalau dipeternakan ada rumah potong hewan tentu diperikanan harus ada TPI, ulasnya.

Untuk tahun ini target PAD dari sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 300 juta, namun terkendala situasi pandemik virus korona makanya target tidak terpenuhi. Sehingga pada pertengahan tahun ini, sektor kelautan dan perikanan hanya baru mencapai Rp. 50 juta. PAD ini berasal dari rumput laut dan penangkapan ikan, maka target PAD harus kembali dilihat dan diturunkan. (VQ)