Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Daerah » RDP Bahas Aspirasi YPPK, Hasilkan Lima Keputusan

RDP Bahas Aspirasi YPPK, Hasilkan Lima Keputusan

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
  • visibility 579
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah dan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) . Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi yang disampaikan YPPK terkait penyelenggaraan pendidikan dan menghasilkan lima keputusan.

Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Rabu (10/06/2026) dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Komisi I dan Komisi II, perwakilan pemerintah daerah, Ketua Klasis se-Kabupaten MBD serta pengurus YPPK. Pertemuan tersebut membahas aspirasi dan persoalan terkait regulasi yang menjamin penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten MBD, Johand Mose menyampaikan bahwa setelah melalui pembahasan dan dialog bersama, seluruh pihak menyepakati lima keputusan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.

Pertama, Pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait penarikan ASN dari sekolah yang dikelola masyarakat. Kedua, akan ada pemecahan bersama pemerintah dan satuan pendidikan yang dikelola masyarakat untuk mendapatkan kesepahaman terhadap regulasi yang digunakan. Ketiga, penggunaan 40% Dana BOS untuk sekolah swasta untuk membiayai tenaga honorer. Keempat, Unit sekolah yang dikelola masyarakat dinonaktifkan dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan untuk memastikan hak-hak guru ASN yang diperbantukan ke sekolah Yayasan. Kelima, pengurus cabang Yayasan mendesain kebutuhan tenaga guru untuk disampaikan kepada pemerintah daerah agar dijadikan dasar saat redistribusi guru ASN.

Keputusan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat layanan pendidikan dan mendukung keberlangsungan sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat.

Sementara itu, Ketua Klasis Leti Moa Lakor, Daniel Wutwensa menyambut baik hasil rapat dan berharap seluruh keputusan yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti demi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Maluku Barat Daya. (exp01)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sembilan Wajah Baru DPRD MBD Periode 2024-2029

    Sembilan Wajah Baru DPRD MBD Periode 2024-2029

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terpilih Masa Jabatan 2024-2029 resmi mengambil sumpah janji. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten MBD, Selasa (12/11/2024). Sembilan diantaranya adalah wajah baru dan didominasi oleh sebelas wajah lama atau incumbent. Sembilan wajah baru anggota DPRD Kabupaten MBD yakni, […]

  • TNI Bersama Warga Timbun Badan Jembatan Armco

    TNI Bersama Warga Timbun Badan Jembatan Armco

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Wetar, EXPO MBD Pembangunan Jembatan Armco “Jembatan Merah Putih” di Desa Hiay terus menunjukkan progres yang positif. Memasuki tahapan penimbunan badan jembatan, personel Kodim 1511/Pulau Moa bersama personel Koramil 1511-06/Wetar bergotong royong melaksanakan penimbunan guna memperkuat serta meratakan badan jalan yang menjadi akses utama menuju jembatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan bersama masyarakat […]

  • Kantongi 5.966 Calon Independent Dapat “Tiket” Ke Pilkada MBD

    Kantongi 5.966 Calon Independent Dapat “Tiket” Ke Pilkada MBD

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2020
    • account_circle admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Setelah melewati beratnya verifikasi faktual pertama, dengan mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan atau memenuhi syarat (MS) perbaikan awal 4.064 dukungan. Setelah verifikasi faktual kedua MS ada 1.902 pendukung. Sehingga total MS sebanyak 5.966 dukungan. Tersebar di 16 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Hal […]

  • Bupati MBD Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

    Bupati MBD Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

    • calendar_month Jumat, 1 Jul 2022
    • account_circle admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, ST telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya. Terhintung berlangsung selama 14 hari kalender yakni sejak tanggal 30 Juni hingga 13 Juli 2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi […]

  • Pemda MBD Tidak Melarang Pelayaran KM. Sanus 67

    Pemda MBD Tidak Melarang Pelayaran KM. Sanus 67

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2020
    • account_circle admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tidak melarang pelayaran kapal KM. Sabuk Nusantara (Sanus) 67, yang berasal dari Kupang untuk melayari MBD. Lebih jeli menyikapi situasi dan kondisi pasca pelayaran KM. Sanus 34 yang membawa penumpang Covid-19 dan berdampak di MBD. Dan kedapatan ada penumpang dari zona merah yakni Makasar, Surabaya dan […]

  • Pemkab MBD Gelar FGD Penyusunan Rodmap Pengendalian BBM

    Pemkab MBD Gelar FGD Penyusunan Rodmap Pengendalian BBM

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Roadmap Sistem Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di kabupaten MBD. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat kantor Bupati MBD, Jumat (11/10/2024). Pjs. Bupati MBD melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mathelda A. Sarak […]

expand_less