Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bawaslu MBD Lantik dan Rapid Test 199 PTPS

Bawaslu MBD Lantik dan Rapid Test 199 PTPS

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 25 Nov 2020
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), telah resmi melantik 199 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan dilakukan rapid test. Karena persoalan pandemik dunia Covid-19, bencana non alam. Maka akan dilakukan rapid test kedua tanggal 03 desember 2020, secara serentak untuk 447 pengawas. Mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat TPS.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu kabupaten MBD, Jemris Philipus Yonas, S.Pd ketika ditemui media ini diruang kerjanya, selasa (24/11). Langkah Bawaslu menjamin pelaksanaan rapid test bagi seluruh pengawas, dari kabupaten hingga tingkat TPS. Dimaksudkan agar proses rekrutmen PTPS, bukan merupakan media baru lagi bagi penyebaran dan penularan Covid-19 di kabupaten MBD.

Menurut Jems begitu sapaan akrabnya, sangat penting untuk mengangkat dan melantik PTPS. Agar dapat mengawasi jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten MBD pada 09 desember mendatang di 199 TPS. PTPS merupakan ujung tombak Bawaslu, yang tersebar pada 117 desa dan 1 kelurahan pada 17 kecamatan di kabupaten MBD.

“PTPS merupakan ujung tombak Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pilkada, keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut tugas pengawasan di pilkada juga semakin berat. Karena selain tahapan juga mengawasi berjalannya protokol kesehatan pada waktu pelaksanaan pemilihan. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan,” ungkap Jems.

PTPS memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan dan pelaksanaan perhitungan suara. PTPS juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran. Terkait kesalahan atau penyimpangan administrasi, menerima salinan berita acara sertifikat pemungutan dan perhitungan suara, imbuhnya.

Untuk itulah Jems berharap agar PTPS yang telah dilantik dapat bekerja profesional, berintegritas, adil dan independen. Sebab untuk mencapai semua ini, dibutuhkan bekal pengetahuan yang cukup, tentang kepemiluan mutlak untuk dikuasai. Karena ketika PTPS mampu maka, semuanya akan berdampak pada hasil pilkada di kabupaten MBD yang baik pula. (VQ)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Hari Bawaslu MBD Awasi Ketat Pendaftaran Bakal Paslon

    Tiga Hari Bawaslu MBD Awasi Ketat Pendaftaran Bakal Paslon

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2020
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Sejak tanggal 4-6 september 2020, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya (MBD). Untuk pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten MBD melakukan pengawasan melekat. Upaya ini dilakukan untuk menjamin Pilkada MBD berkualitas, terlaksana jujur, adil dan demokrasi berkepastian hukum. Hal ini […]

  • Pemda MBD Data Aset BKP-BTR

    Pemda MBD Data Aset BKP-BTR

    • calendar_month Selasa, 7 Jun 2022
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Lurang, EXPO MBD Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Barat Daya (MBD) melakukan pendataan terhadap aset-asetnya yang digunakan oleh Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR). Pendataan yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas perwakilan berbagai instansi ini berlangsung sepekan dan berakhir pada 2 Juni 2022 lalu di lokasi perusahaan pertambangan dan pengolahan tembaga yang berada […]

  • Galang Komitmen Bersama Gagas Perubahan Melalui “Tirta”

    Galang Komitmen Bersama Gagas Perubahan Melalui “Tirta”

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Proyek perubahan “Tirta” Tiakur Rantai Dingin Terintegrasi. Merupakan rancangan proyek perubahan strategi tata kelola pasar ikan Tiakur melalui digitalisasi dan inovasi rantai dingin sebagai pilar kabijakan terintegrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Digagas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Herdi D. Ubro peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XVIII BPSDMD Provinsi Jawa […]

  • Kado Terindah Untuk MBD Pada HUT Ke-17

    Kado Terindah Untuk MBD Pada HUT Ke-17

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Kehadiran Wakil Gubernur Maluku, Abadullah Vanath pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya pada, Senin(21/07/2025), menjadi kado terindah bagi Kabupaten MBD. Suasana haru dan bahagia terpancar di halaman ruko Tiakur. Wagub Maluku, Abdullah Vanath bersama Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach melaunching Mall Pelayanan Publik dan Lima Terminal Khusus […]

  • Mercy Barends Ajak BRIN Latih KTI di MBD

    Mercy Barends Ajak BRIN Latih KTI di MBD

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Anggota Komisi VII DPR RI asal Provinsi Maluku, Mercy Chriesty Barends, ST mengajak mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) laksanakan pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi dosen, guru, dan mahasiswa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Tiakur, Kamis (10/08/2023). Bupati Maluku Barat Daya (MBD), […]

  • Bawaslu MBD Tagani 13 Dugaan Pelanggaran Pilkada

    Bawaslu MBD Tagani 13 Dugaan Pelanggaran Pilkada

    • calendar_month Selasa, 24 Nov 2020
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), hingga saat ini menangani 13 dugaan pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bumi Kalwedo. Dugaan pelanggaran ini terdiri dari 2 temuan pelanggaran oleh Bawaslu dan 11 laporan, melibatkan Kepala Desa (Kades), Aparatur Sipil Negara (ASN), tim kampanye dan calon. Hal […]

expand_less