Bupati Noach Buka Rakor Regsosek BPS MBD
- account_circle admin
- calendar_month Minggu, 16 Okt 2022
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamnin Thomas Noach, ST membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten MBD. Bertempat di gedung serbaguna Tiakur, Jumat (14/10/2022).
Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.
Tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi BPS dengan OPD dan Lembaga/Istansi Pemerintah di Kabupaten Maluku Barat Daya, serta sekaligus mensosialisasikan kegiatan awal pendataan sosial ekonomi dan untuk membangun negeri satu data program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan tidak ada kata lain selain mendukung dan mensukseskan Regsosek. Sebab data merupakan awal dari seluruh proses pembangunan, sehingga apabila data yang disajikan tidak valid maka seluruhnya akan tidak valid.
Tidak ada kata lain, dukung dan sukseskan. Karena data itu awal dari seluruh proses pembangunan. Kalau data tidak valid maka seluruhnya pasti tidak valid. Dan data itu sebagian besar berubah, untuk itu saya mohon dukungan dari semua pihak, Camat dan Kepala Desa untuk mendorong masyarakat, membuka pintu rumahnya bagi petugas-petugas statistik yang bertugas” ucap Bupati.
Dirinya berharap agar masyarakat dapat memberikan data yang sejujur-jujurnya, karena dari data itulah Pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang pasti. Karena apabila data yang diberikan tidak valid maka kebiujakan yang diberikan itu tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.
Lanjutnya Pemerintah Daerah sementara mengembangkan MBD Satu Data, yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan data yang akurat karena apabila menunggu Sensus Penduduk akan membutuhkan waktu yang lama yakni sekitar 5-10 tahun.
Jumlah peserta sosialisasi ini sebanyak 103 orang, 84 orang dari OPD dan Instansi Pemerintah Lembaga, dan 19 orang dari DPRD kabupaten Maluku Barat Daya. Narasumber pada kegiatan sosialisasi ini selain BPS yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya. (VQ)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar