Samadara : Mahasiswa PSDKU MBD Dirugikan
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 8 Sep 2022
- visibility 108
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon, EXPO MBD
Pengembangan dan transformasi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura (Unpatti) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) harus segera dilakukan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh pemuda MBD, Leonard Samadara, S.Pi di Ambon, Rabu (07/09).
Menurutnya ada beberapa persoalan yang selama ini terjadi di PSDKU MBD yang mungkin harus dibenahi. Misalnya saja, dalam hal proses konsultasi proposal dan skripsi, kegiatan ini harus dilakukan secara tatap muka, sedangkan banyak dosen pembimbing, menetap di Kota Ambon. Hal inilah yang sangat menyulitkan mahasiswa, karena harus mengeluarkan anggaran yang besar tetapi juga mengorbankan waktu dan tenaga untuk ke sana.
“Apa untungnya kuliah di Tiakur, kalau proposal dan skripsi harus ke Ambon, mendingan kuliah saja di Ambon, biar katong rugi satu kali sa, kuliah di Tiakur, proposal dan skripsi di Ambon. Kalau tidak dibenahi, kampus ini pasti akan tutup”, tegasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah dan DPRD MBD harus melihat hal ini dan dicarikan solusi sehingga mahasiswa tidak dikorbankan. Ada anggaran besar yang sudah diberikan ke pihak PSDKU MBD tapi sampai hari ini mahasiswa selalu dirugikan. Para dosen itu yang seharusnya tinggal dan menetap di Tiakur, sehingga semua proses pendidikan anak-anak MBD ini bisa berjalan dengan lancar.
Samadara membeberkan, adanya penurunan jumlah mahasiswa baru yang berminat mendaftarkan diri di PSDKU Unpatti MBD di tahun 2022 ini, bisa saja karena masalah yang dikemukakan diatas.
“Hal ini perlu dievaluasi sehingga dapat diperbaiki kedepannya, agar mahasiswa dapat berkonsultasi di Tiakur saja. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi yang massif di sekolah-sekolah yang ada di 17 kecamatan atau dengan cara lain sehingga masyarakat tahu dan mau menyekolahkan anaknya di Tiakur”, bebernya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, ada juga hak mahasiswa untuk memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) belum juga diperoleh semua mahasiswa, padahal KTM ini sangat diperlukan untuk pengurusan beasiswa maupun administrasi surat aktif kuliah, bahkan surat-surat ini harus ditandatangani Wakil Rektor I Unpatti, sehingga perlu waktu yang begitu lama.
Ia berharap, Pemda MBD dan DPRD MBD dapat menindaklanjuti hal ini dalam upaya pembenahan dan transformasi.
“Kami sangat mengharapkan ada perhatian yang serius dari pihak eksekutif maupun legislative, karena anggaran yang digelontorkan itu cukup besar, harusnya anak-anak MBD diperhatikan dan menjadi prioritas”, harapnya. (Tiem)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar