Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Daerah » BKP–BTR Perkuat Pemberdayaan Nelayan Lokal di Pulau Wetar

BKP–BTR Perkuat Pemberdayaan Nelayan Lokal di Pulau Wetar

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

PT Batutua Kharisma Permai (BKP) dan PT Batutua Tembaga Raya (BTR), dua anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG), terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan nelayan lokal di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Melalui kerja sama yang dijalankan bersama Yayasan Ama Kefe di Desa Uhak, dan Yayasan Ina Rifa di Desa Lurang, hasil tangkapan nelayan seperti ikan batu-batu dan ikan tuna kini secara rutin disuplai ke pihak katering perusahaan. Langkah ini tidak hanya memastikan pasokan bahan makanan segar untuk karyawan, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi nelayan di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Salah satu nelayan dari Desa Uhak, Samuel Moses, mengaku terbantu dengan adanya kerja sama tersebut.

“Dengan adanya kerja sama melalui dua Yayasan tersebut, kami para nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih pasti. Hasil tangkapan seperti ikan batu-batu dan tuna kami jual langsung ke pihak katering perusahaan,” ujar Samuel saat ditemui di Pantai Gresel, Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Senin (27/10/2025).

Samuel menambahkan, keberadaan perusahaan turut membantu menstabilkan hasil tangkapan nelayan di Desa Uhak dan Desa Lurang.

“Kalau kuota tangkapan sudah terpenuhi, kami bisa langsung melakukan penimbangan ke pihak BKP–BTR melalui katering. Jadi prosesnya jelas dan cepat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Operation BKP–BTR, Jimmy Bob Suroto, menyampaikan bahwa perusahaan akan terus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat, khususnya para nelayan.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

“Kami tetap menghormati dan memberikan dukungan kepada para nelayan lokal agar mereka bisa terus berusaha dan memperoleh penghasilan yang layak. Tentu bantuan dan kerja sama yang kami lakukan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.”

Ketika jumlah karyawan meningkat, permintaan pasokan ikan juga naik. Namun jika aktivitas produksi menurun yang berdampak adanya efisiensi pekerja, maka pembelian ikan sementara disesuaikan sampai kondisi kembali stabil,” jelas Jimmy, yang juga merupakan alumnus STM Siwalima Langgur–Tual, Maluku Tenggara.

Senada dengan itu, Randi Frans, nelayan asal Desa Lurang, mengaku bersyukur atas kehadiran perusahaan di wilayahnya. Ia menilai harga ikan yang dibeli perusahaan cukup baik dan membantu menambah penghasilan keluarga.

“Kami tetap bersyukur ada perusahaan di sini. Hasil tangkapan kami dibeli dengan harga yang cukup baik. Kalau sekarang pembelian sedang dibatasi karena kondisi tertentu, kami tetap bisa menjual hasil tangkapan ke masyarakat atau kirim ke daerah terdekat seperti Kupang dan Alor,” ujar Randi.

Randi juga menegaskan bahwa insiden patahnya tongkang di tepian Pantai kali kuning beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi aktivitas melautnya.

“Dengan adanya insiden patah tongkang itu, sama sekali tidak mengganggu kegiatan kami untuk melaut. Saya tetap melaut seperti biasa,” tambahnya.

Ia berharap keberadaan BKP–BTR dapat terus memberikan manfaat bagi warga Uhak dan Lurang. “Dari hasil penjualan ikan ke perusahaan, kebutuhan sehari-hari kami bisa terbantu. Kami berharap BKP–BTR tetap ada di sini untuk menghidupkan banyak orang,” tutupnya.

Randi akui, Komitmen BKP–BTR dalam memperkuat ekonomi masyarakat lokal menjadi bukti nyata sinergi antara industri pertambangan dan sektor perikanan rakyat.

Program supply ikan lokal melalui Yayasan Ama Kefe dan Ina Rifa ke Perusahaan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir di Pulau Wetar dan khususnya untuk para nelayan dari Desa Uhak juga Desa Lurang. (tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • AMGPM Lemola Gelar Aksi Damai di Polres MBD

    AMGPM Lemola Gelar Aksi Damai di Polres MBD

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Letti Moa Lakor (Lemola) menggelar aksi damai di depan Mapolres Maluku Barat Daya (MBD), Jumat (25/9/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait penegakan hukum, penanganan konflik sosial, serta upaya menjaga perdamaian di Maluku. Aksi dipimpin Ketua Daerah AMGPM Lemola, Frangky Knyartutu, bersama jajaran pengurus. […]

  • Pesan Kadispendikbud MBD di Gebyar Penamatan TK Kalwedo

    Pesan Kadispendikbud MBD di Gebyar Penamatan TK Kalwedo

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Taman Kanak-kanak Kalwedo Yayasan Pelita Kasih menutup Tahun Ajaran 2024–2025 dengan gebyar penamatan untuk 50 siswa-siswi. Dibawah sorotan tema “Mengukir Kenangan Menyongsong Masa Depan dan Melangkah Maju Menuju Impian Baru”. Bertempat di Gedung Serbaguna Penginapan Golden Nusantara, Tiakur, Rabu, (18/06/2025). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, Roberth Japeky, dalam […]

  • Camat Moa Lantik BPD Wakarlely Periode 2023-2029

    Camat Moa Lantik BPD Wakarlely Periode 2023-2029

    • calendar_month Jumat, 24 Feb 2023
    • account_circle admin
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Wakarlely, EXPO MBD Camat Moa, M. Naslewan melantik Sembilan (9) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wakarlely, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pelantikan dan pengukuhan anggota BPD Wakarlely terpilih berdasarkan Keputusan Bupati MBD Nomor : 141-115 Tahun 2023, bertempat di balai Desa Wakarlely, Kamis (23/02/2023). Sembilan (9) anggota BPD Wakarlely yang dilantik antara lain, […]

  • Terima Tunjangan Tidak Sesuai, Oknum Kepsek Mengeluh

    Terima Tunjangan Tidak Sesuai, Oknum Kepsek Mengeluh

    • calendar_month Jumat, 18 Des 2020
    • account_circle admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Tugas seorang Kepala Sekolah (Kepsek) sangatlah berat serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola pembelajaran yang ada di sekolah, dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun sanyangnya bahwa sejauh ini kesejahteraannya tidak seiring sejalan dengan beban yang dipikul. Lajurnya dengan plesetan ungkapan “Ringan sama dijinjin, berat pikul sendiri”. Dalam keluhan hati salah […]

  • Panas! Jelang Musda Golkar MBD, 13 PK Mengaku Siap “Bertarung” Pasang Badan untuk Johand Mose

    Panas! Jelang Musda Golkar MBD, 13 PK Mengaku Siap “Bertarung” Pasang Badan untuk Johand Mose

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 816
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Peta politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kian memanas. Ketegangan terlihat jelas setelah rombongan pengurus dan kader melontarkan pernyataan sikap yang tegas di tengah penundaan agenda Musda. ​Dalam sebuah rekaman video yang beredar, perwakilan dari 13 Pimpinan Kecamatan (PK) bersama 3 organisasi pendiri dan didirikan […]

  • DAK Dihentikan, DLH Belum Siapkan Tiga Dokumen Wajib

    DAK Dihentikan, DLH Belum Siapkan Tiga Dokumen Wajib

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2020
    • account_circle admin
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Sejak tahun 2013 lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah dihentikan. Alasannya karena belum menyiapkan tiga prasyarat dokumen wajib. Yakni dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), Kawasan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pedoman Pengolahan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal ini disampaikan […]

expand_less