Bupati Noach Ikut Rakor Kemendagri Perkuat Sinergitas Agraria

Tiakur, EXPO MBD

Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3/2025).

Hadir mendampingi Bupati MBD, Inspektur Daerah Kabupaten MBD, Michel J. Rijoly, SE, Kepala Bappeda MBD, Drs. Agustinus Tenlima, Kepala Dinas PUTR Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, ST, M.Eng, Kepala Dinas PMD PP dan KB, Ronaldo S. Noach, S.Pi, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,  Macaria Louhenapessy, S.Sos, Plt. Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten MBD dan staf Bagian Hukum Setda Kabupaten MBD.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Pengda) dihadiri langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, sekaligus memberikan arahan terkait program pemerintah pusat. Disamping ia mengingatkan tentang pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan itu, Tito menekankan seluruh provinsi dalam mempelajari isi MoU ini, dan berkoordinasi ke daerah masing-masingnya. Poin penting dalam MoU ini diantaranya, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan tugas dan fungsi, serta bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas/fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial.

“Ruang lingkup MoU ini meliput, percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain (APL), pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang, kemudian dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional,” papar Tito.

Lalu, lanjut dia, berkenaan dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, percepatan penyelesaian rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang,  pemanfaatn saran dan prasaran sesuai dengam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selanjutnya yaitu, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan potensi sumber daya manusia serta kelembagaan, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak,” sebutnya. (tim)