Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Perumdam MBD Diminta Jadwalkan Waktu Distribusi Air

Perumdam MBD Diminta Jadwalkan Waktu Distribusi Air

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
  • visibility 142
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sudah semakin baik. Namun terkait waktu distribusi air yang belum menentu, olehnya diminta kiranya dapat menjadwalkan sesuai zona sehingga tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada mahalnya nilai pembayaran rekening.

Demikian disampaikan oleh beberapa masyarakat pelanggan yakni pada areal PLN Tiakur, Isak Tiwery, areal kampung Babar, Gusty Laimeheriwa, areal desa Kaiwatu, Semy Pooroe dan areal desa Wakarlely, Alvian Maupiku,yang ditemui secara terpisah masing-masing di kediamannya, pada Minggu (09/02/2025).

“Kami sudah merasakan pelayanan air bersih yang kian hari semakin membaik, dengan debet airnya di daerah PLN yang paling ujung. Namun, satu hal yang menjadi masukan kami bahwa pihak Perumdam harus membuat jadwal distribusi sesuai zona sehingga tidak terjadi pemborosan dan berdampak pada mahalnya tarif air yang nanti dibayar,” ungkap Isak Tiwery.

Menurut Gusty Laimeheriwa bahwa kalaupun jadwal distribusi sudah terjadwalkan dengan baik maka dapat dipastikan kapan waktu mengambil air oleh masyarakat pelanggan. Ini tentu membantu karena penggunaan air bersih dapat dikontrol sehingga air tidak terbuang dan catatan penggunaan meter tidak naik dari biasanya.

“Pikiran kami masyarakat pelanggan ketika pihak perusahaan telah menjadwalkan waktu distribusi juga harus memperhatikan waktu dengan pola aktivitas masyarakat pelanggan. Ini kami maksudkan agar tidak mengganggu waktu saat bekerja. Olehnya kami berharap pihak perusahaan membuat jadwal distribusi berbasis sona dan waktu kerja,” ujar Semy Pooroe.

Dikatakan Alvian Maupiku, kalau saja jadwal distribusi air berbasis zona dan waktu kerja sudah kemas oleh pihak Perumdam, maka diusulkan untuk kiranya dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat pelanggan. Melalui sosialisasi pada media massa yakni cetak maupun elektronik, media sosial dan website, spanduk ataupun lainnya. (exp01)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPBD MBD Gelar Sosialisasi dan FGD IKD Pada Penyusunan KRB

    BPBD MBD Gelar Sosialisasi dan FGD IKD Pada Penyusunan KRB

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat kantor Bupati MBD, Rabu (02/10/2024). Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten MBD, Daud Reimialy dalam sambutannya menyampaikan Kajian […]

  • MBD Gelar Upacara Hardiknas, Semarak Merdeka Belajar

    MBD Gelar Upacara Hardiknas, Semarak Merdeka Belajar

    • calendar_month Selasa, 2 Mei 2023
    • account_circle admin
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2023. Bertindak selaku Inspektur upacara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten MBD, Johzes H. F. Leunufna. Tepatnya di halaman kantor Bupati MBD, Selasa (02/05/2023). Dalam amanatnya Leunufna membacakan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa harus […]

  • Pemkab MBD Resmi Memulai Implementasi Tokopedia

    Pemkab MBD Resmi Memulai Implementasi Tokopedia

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfostaper) resmi memulai implementasi aksi perubahan Tolok Ukur Kematangan Organisasi dalam Penilaian Evaluatif Digital Mandiri (Tokopedia). ‎‎”Inovasi ini menjadi langkah berani karena pedoman evaluasi SPBE baru saja diterbitkan pada akhir tahun 2024 lewat Pedoman MenpaRB Nomor 3 Tahun 2024 […]

  • Kuasa Hukum Abraham Nilai Laporan Likko Tidak Prosedural

    Kuasa Hukum Abraham Nilai Laporan Likko Tidak Prosedural

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2021
    • account_circle admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Patti, EXPO MBD Kuasa Hukum keluarga Abraham mata rumah Rehilyeti, Hernanto Permelay Permaha, SH dalam konferensi pers di desa Patti, kecamatan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Jumat (29/10). Menilai bahwa laporan atau pengaduan kepada kliennya atas nama Rafael Abraham yang diadukan keluarga Likko atas nama Jacob Stanley Likko tanggal 06 September 2021 lalu tidak […]

  • Rakor KPU MBD Bersama Forkopimda Terkait Tahapan dan Logistik Pilkada

    Rakor KPU MBD Bersama Forkopimda Terkait Tahapan dan Logistik Pilkada

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Tiakur,  EXPO MBD Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan tahapan Pilkada dan persiapan logistik Pilkada serentak Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Tiakur pada Kamis,(19/9/2024). Ketua KPU MBD, Yoma E. D. Naskay, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergitas antara KPU […]

  • Lolopaly Minta Pemda Realisasi 5% Anggaran Pendampingan PKH

    Lolopaly Minta Pemda Realisasi 5% Anggaran Pendampingan PKH

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2020
    • account_circle admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana sejak tahun 2016 silam, hingga saat ini masih saja menuai kemelut untuk anggaran pendampingannya. Harusnya ada bantuan anggaran pendampingan dari pemerintah daerah sebesar 5% dari total keuangan PKH yang diperuntukan bagi […]

expand_less