Pemerataan Pegawai, Daerah Sulit Mesti Jadi Rebutan
- account_circle admin
- calendar_month Senin, 27 Sep 2021
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak
????????????????????????????????????
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, ST kedepan akan membuat perubahan untuk pemerataan soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak. Apalagi soal pelayanan dasar seperti tenaga pendidik (Guru) dan tenaga kesehatan. Kedepan daerah yang dianggap sulit aksesnya akan diperhatikan tingkat kesejahteraan. Pendapatannya mesti lebih sehingga jadi rebutan.
Menurut Bupati Noach, khusus untuk sektor pembangunan pendidikan dan kesehatan disadari sungguh bahwa masih sangat jauh dari yang diharapkan. Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak, belum siap untuk bertugas didearah sulit sekalipun. Terjadi penumpukan dibeberapa wilayah seperti di pulau Moa, Leti, Kisar dan Babar.
Dikatakannya, pemerintah daerah berkeinginan kuat untuk memperbaiki hal ini sehingga tidak lagi terjadi penumpukan PNS maupun tenaga kontrak, agar terjadi pemerataan. Dengan menaikan tunjungan untuk daerah yang dianggap sulit ketimbang daerah yang aksesnya baik. Sudah barang tentu daerah sulit akan menjadi pilihan karena ada pendapatan lebih.
“Sebab ketika ditempatkan pada daerah sulit aksesnya, seperti orang kena sumpahan. Dapat SK penempatan tetapi hati saki Bupati setengah mati. Kenapa hati saki, karena pada saat Ia pergi ketempat yang aksesnya sulit dan semuanya sulit, gajinya juga sama dengan pegawai yang lagi nongkrong di ibukota kabupaten. Kalau begitu kita di kota ajalah,” ungkap Noach.
Untuk itulah maka, Bupati Noach berkeinginan untuk membedakan dalam porsi tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan tenaga kontrak daerah di wilayah sulit. Ambil misal, kalaupun PNS dan tenaga kontrak di daerah yang aksesnya baik terima Rp. 1.000, maka sudah pasti di daerah yang sulit aksesnya harus mendapat lebih yakni Rp. 2.000.
“Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi Panglima harus pernah mengikuti perang didaerah yang rawan. Maka ketika ada PNS yang ingin menjadi pemimpin, harus melewati jalan yang penuh onak dan duri. Akan tetapi harus juga diikuti dengan sejumlah keberhasilan yang diraih, sebab tidak semua dapat diberikan penghargaan menjadi pemimpin,” ujarnya. (VQ)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar