Mengherankan Jika Marsela dan Babar Diabaikan Dalam Pembicaraan Blok Masela
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 13 Agt 2020
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pertemuan Pemaskebar bersama DPRD Provinsi Maluku.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AMBON, EXPOMBD.COM – Rakyat di Pulau Marsela dan kepulauan Babar tentu merasa sangat tersinggung jika kepentingan besar pemerintah untuk mengeksplorasi Migas Marsela itu tidak memperhatikan gugusan pulau disini. Banyak pembicaraan Blok Masela yang dinilai lalai dari kontrol masyarakat.
Organisasi Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskerbar) kemudian mengambil sikap tegasnya dengan melakukan pertemuan bersama legislatif provinsi Maluku untuk membicarakan keadilan bagi wilayah MBD, lebih khusus Pulau Marsela dan Babar yang persis di area Migas itu.
Organisasi ini menilai dalam perjuangan Blok Marsela ada point kesepatakan bersama Inpex dan Pemda yang tidak disinggung serta Bupati Maluku Barat Daya hampir tidak dilibatkan dalam banyak pembahasan Blok Marsela ini.
Dalam dokumen Pemaskebar yang di terima Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT) pada rabu, (12/08), pihak Pemaskebar juga telah melakukan penyerahan dokumen yang diserahkan langsung oleh ketua umum Pusat Prof .Ir.J.W. Mosse, kepada ketua DPRD Provinsi Maluku.
Dalam dokumen tersebut merupakan bentuk aspirasi dan tuntutan masyarakat Maluku Barat daya, untuk mendapat perhatian serus dari Pemprov, Pemerintah Pusat, SKK Migas, Inpex dan DPRD Maluku.
Dalam dokumen itu, Pemaskebar menuntut kepada DPRD Provinsi Maluku terkait PI 10 %.
“Kemudian menyangkut 4 progres yang berupa MoU bupati MBD, SKK Migas dan INPEX yang tidak dijalankan oleh bupati MBD oyang Nohak”, tegas Pemaskebar dalam dokumennya.
Dalam pertemuan Pemaskebar itu, pihak DPRD Maluku berharap bupati MBD harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait Blok marsela.
Alasan lain yang menjadi spirit Pemaskebar yakni MBD adalah daerah miskin dari seluruh wilayah Maluku, hal itu bisa dilihat dari kondisi faktual MBD dan Index Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, kemiskinan di rakyat MBD yang mencapai 29,43 % pada tahun 2019.
“Dengan alasan-alasan inilah, kita berharap Blok Marsela bisa menjadikan kesejahteraan”. (tim)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar