Birokrasi “Sedang Sakit” dan “Penyakitnya Akut” Bukan MBD
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
- visibility 110
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Menyimak amanat Pjs. Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Melkias Mozes Lohy pada apel perdana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat di halaman Kantor Bupati MBD, Senin (30/09/2024). Berdurasi kurang lebih 30 menit, soal birokrasi akhir-akhir ini sedang sakit dan penyakitnya akut bukan ditujukan kepada sistem birokrasi MBD.
Hal ini disampaikan Advokat, Fredy Moses Ulemlem kepada wartawan media ini via telepon selulernya, Rabu (02/10/2024). Mestinya jangan dipenggal sehingga menjadi satu kesinambungan dan tidak menyebabkan multitafsir dan berdampak pada kesalahan makna sebenarnya.
Menurutnya, ini bagian pendapat dan pandangan kurang lebih 36 tahun kerja Pjs. Bupati MBD selama mengemban karier sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sistem birokrasi pemerintahan. Sesuai penggalan amanatnya “Akhir-akhir ini birokrasi ada dalam kondisi sakit dan penyakitnya akut. Ironisnya dokter tidak tahu lagi untuk menggunakan obat, terapi yang tepat”.
“Saya kira kalau amanat berdurasi kurang lebih 30 menit ini harusnya disimak baik-baik, sehingga tidak keliru dalam memaknai. Dimana itu pendapat dan pandangan selama kurang lebih 36 tahun kerja. Dalam amanat itu tidak sama sekali menyebutkan birokrasi MBD, tetapi bagian dari cerita kerja Pjs. Bupati MBD selama bertugas,” ungkapnya.
Pengalaman ini menjadi seruan motivasi agar berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan kedepan. Sehingga di Kabupaten MBD tidak terjadi demikian. Membangun satu kekompakan birokrasi yang ada dalam satu sistem yang baik, agar mempunyai warna tersendiri. Rasionya, bagaimana mungkin ketika Pjs. Bupati MBD tiba sehari dapat mendiagnosa birokrasi pemerintahan di kabupaten MBD.
Tentu ini sangat bertolak belakang dengan hasil lokus penilaian Ombudsman untuk MBD tentang kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Dimana berhasil membawa perubahan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan sebagai penyelenggara. Dengan demikian tidak lalu berdampak politik dan dipolitisasi. (exp01)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar