Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Wabup Kilikily, Tagihan Utang Pajak dan Retribusi Bukan Amdal

Wabup Kilikily, Tagihan Utang Pajak dan Retribusi Bukan Amdal

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
  • visibility 78
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Saat menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten MBD tahun 2019 ada kegiatan dilakukan untuk tagihan tunggakan utang pajak dan retribusi bukan soal pajak amdal dari perusahaan penambangan di pulau Wetar yakni PT. Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR) lewat perjanjian kesepakatan untuk dibayarkan secara bertahap.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Maluku Barat Daya (MBD), Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerjanya, Rabu (20/03/2024). Secara bertahap perusahaan penambangan BKP-BTR membayarkan tagihan tunggakan utang pajak dan retribusi melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut (BPDM).

Menurutnya, tunggakan utang pajak dan retribusi itu merupakan kewajiban yang tidak pernah dibayarkan sejak perusahaan penambangan BKP-BTR itu ada hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 dilakukan pembayaran normal hingga sekarang, sesuai dengan perjanjian kesepakatan dan Peraturan Daerah kabupaten Maluku Barat Daya.

Anggaran yang di setor pihak perusahaan tersebut kemudian dialokasikan untuk pembungan tidak untuk kegiatan politik tahun 2020, sejak diminang sebagai calon Wakil Bupati, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten MBD, Johana V. Johansz, SE mengatakan berdasarkan perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten MBD dengan pihak perusahaan penambangan BKP-BTR tahun 2019 lalu adalah guna mengakomodir kewajiban yang belum di setor.

Pada tahun 2019 pihak perusahaan penambangan BKP-BTR telah menyetor retribusi ke rekening kas umum daerah sebesar Rp. 5,9 Miliar lebih dan pajak restoran senilai Rp. 1,4 Miliar lebih yang merupakan kewajiban sejak tahun 2016 hingga 2019. (VQ)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • WPP Solagratia Wakarlely Gelar Kegiatan Peringati HDS

    WPP Solagratia Wakarlely Gelar Kegiatan Peringati HDS

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Wakarlely, EXPO MBD Wadah Pelayanan Perempuan (WPP) Sektor Solagratia Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Wakarlely menggelar beberapa kegiatan yakni jalan santai, senam pagi dan sosialisasi diversifikasi produk olahan pisang dalam rangka memperingati Hari Doa Sedunia (HDS). Bertempat di sektor solagratis, Sabtu (08/03/2025). Kegiatan ini menjadi hal yang menarik dan bermanfaat bagi jemaat dan masyarakat, tidak […]

  • Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay Sambangi MBD

    Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay Sambangi MBD

    • calendar_month Selasa, 13 Jun 2023
    • account_circle admin
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, Stevin Melay menyambangi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) adalah untuk kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu” bersama pimpinan Bawaslu Kabupaten MBD juga TNI-Polri dan Kejaksaan. Menurut, Stevin Melay bahwa kegiatan fasilitasi dan pembinaan diperuntukan bagi Bawaslu kabupaten MBD dan […]

  • Forum Koordinasi Kepegawaian Maluku 2023 Hasilkan 12 Kesepakatan

    Forum Koordinasi Kepegawaian Maluku 2023 Hasilkan 12 Kesepakatan

    • calendar_month Selasa, 20 Jun 2023
    • account_circle admin
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pada hari ini senin, (19/6/2023) bertempat di Aula Gedung Serbaguna Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya telah ditandatangani 12 kesepakatan yang merupakan hasil dari Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku Tahun 2023. Pertama, penggunaan dan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai BKN untuk mendukung integrasi database Kepegawaian Nasional serta meningkatkan pelayanan Kepegawaian yang berbasis elektronik. Kedua, […]

  • Jaringan Internet Tantangan Belajar Daring SDN Tiakur

    Jaringan Internet Tantangan Belajar Daring SDN Tiakur

    • calendar_month Sabtu, 7 Agt 2021
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tiakur, kecamatan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menerapkan pembelajaran secara daring (Online). Jaringan internet menjadi tantangan penerapan proses belajar. Melalui kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten MBD, dapat memudahkan akses jaringan internet, sehingga kegiatan belajar melalui ruang digital dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini disampaikan Kepala […]

  • Kurang Ruangan dan Termakan Usia, SDN 2 Wonreli Butuh Rehab

    Kurang Ruangan dan Termakan Usia, SDN 2 Wonreli Butuh Rehab

    • calendar_month Kamis, 25 Feb 2021
    • account_circle admin
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Kisar, EXPO MBD Sejak dibangun untuk kepentingan dunia pendidikan pada tahun 1983, terhitung sudah 28 tahun usia bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Wonreli. Terletak pada bilangan dusun Worono, desa Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bangunan tua termakan usia, mengalami kerusakan plafond dan atap. Bangunan yang dibangun dengan tipe dulu ini, tanpa dilengkapi dengan […]

  • DPD PAN MBD Ucap Selamat Atas Dilantiknya Widya Pratiwi Sebagai Anggota DPR RI

    DPD PAN MBD Ucap Selamat Atas Dilantiknya Widya Pratiwi Sebagai Anggota DPR RI

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Antonias Lowatu mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029. Pelantikan ini menandai langkah baru dalam upaya meningkatkan kualitas legislasi dan pengawasan […]

expand_less