MBD Susun Rencana Kontigensi, Maluku “Supermarket Bencana”
Tiakur, EXPO MBD
Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan Worshop Penyusunan Draf Nol Rencana Kontigensi atau dokumen saat tanggap darurat bencana yang berpusat di kabupaten/kota. Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satunya, kegiatan ini berlangsung di penginapan Golden Nusantara, tanggal 11-13 April 2023.
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. MBD, Drs. Simon Dahoklory, M.Si mengatakan provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang letaknya diantara tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, dilewati ring of fire (jalur cincin api).
Dikatakannya, memiliki sesar-sesar aktif yang cukup banyak dan memiliki banyak pulau kecil dengan karakterisitik yang berbeda dengan pulau kontinental. Akibatnya Maluku menjadi wilayah yang memiliki tingkat kejadian multibencana yang tinggi sehingga dijuluki sebagai “Supermarket bencana”, artinya semua jenis bencana ada di Maluku.
Kabupaten MBD merupakan kabupaten yang memiliki ancaman multirisiko bencana tinggi dengan luas areal terancam sekitar 408.849 Ha dengan rata-rata penduduk terpapar sebanyak 38 orang per km³. MBD termasuk ancaman bencana tinggi dan risiko bencana sedang. Tantangannya membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi multibencana, ungkapnya.
Menjawab kebutuhan ini, Pemerintah Kabupaten MBD melalui Badan Penanggulangan Daerah (BPBD), selain melakukan penguatan kapasitas staf dalam komponen pentaheliks (Pemerintah, TNI-POLRI, Perguruan tinggi, Swasta-LSM, dan media massa), juga melakukan penyusunan dokumen rencana kontinjensi atau dokumen saat tanggap darurat bencana.
Sementara itu, Analis Bencana BNPB, Dianita Agustinawati dalam sambutannya mengatakan, kegiatan penyusunan rencana kontijensi bertujuan untuk mendapatkan rumusan awal dokumen Rencana Kontijensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di daerah.
kegiatan ini merupakan implementasi BNPB dan Pemda terhadap Program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Kabupaten MBD adalah salah satu dari 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Sehingga ketangguhan masyarakat menghadapi bencana di masa depan, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami, ucapnya.
Penyusunan rencana kontingensi ini penting dilakukan karena akan menjadi acuan dalam rangka menanggulangi lebih baik pada situasi darurat atau krisis dengan menetapkan skenario dan tujuan. semua stakeholder baik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, swasta dan masyarakat dapat berkolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menangani keadaan darurat bencana alam, ujarnya.
Ia berharap, dukungan semua pihak dalam menangani keadaan darurat atau bencana alam, karena pada intinya yang namanya bencana adalah urusan dan tanggung jawab bersama. (VQ)
