Penetapan APBD Perubahan, Stressing DPRD Soal Kemiskinan

Tiakur, EXPO MBD

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Perubahan tahun 2021, dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Sabtu (18/09). Kondisi rakyat juga harus nyata sesuai dengan torehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh sebab itu ada apresiasi tetapi stressing terhadap program dan kegiatan untuk menekan kemiskinan.

Hal ini disampaikan ketua DPRD kabupaten MBD, Petrus Aswerus Tunay, A.Md ketika diwawancarai wartawan diruang kerjanya usai paripurna APBD Perubahan. Ada hal krusial yang menjadi sorotan tajam, berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu sejumlah program dan kegiatan harus menyentuh kepada pelayanan dasar yang berpihak kepada rakyat.

Meskipun ditengah pandemi Covid-19 sehingga fokus tetap pada anggaran kesehatan tetapi ada juga anggaran wajib yang mesti berpihak kepada rakyat. Permintaan maaf soal keberpihakan angggaran tidak dapat diperuntukan kepada beberapa wilayah yakni pulau Dai, Dawelor, Dawera, Luang dan Marsela karena terbentur dengan regulasi soal alih fungsi, ungkap Tunay.

Pengalihan fungsi dari hutan lindung ke wilayah pemukiman masyarakat dapat dilakukan secepatnya oleh pihak pemerintah daerah kabupaten MBD. Sebab ditakutkan pembangunan berada pada wilayah yang belum memenuhi syarat. Sehingga sejumlah program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, ucapnya. (VQ)