Perjanjian Bersama Universitas Negeri Kalwedo Tahun 2021
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 6 Nov 2020
- visibility 115
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Dalam naskah perjanjian bersama pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Universitas Pattimura (Unpatti), yang terpenting adalah komitmen untuk tahun 2021 nantinya Program Study Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpatti MBD menjadi Universitas Negeri Kalwedo. Olehnya, dalam civitas akademi PSDKU Unpatti MBD sangat serius melaksanakan perjanjian itu.
Hal ini disampaikan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum PSDKU Unpatti MBD, Yeheskel Wessy, SH. MH dalam pengembangan minat dan bakat. Diskusi publik blok masela, demi kesejahteraan masyarakat MBD di masa yang akan datang. Debat konstitusi peradilan semu lingkup internal dan pelantikan serta rapat Himpunan Mahasiswa Program Study Ilmu hukum periode 2020-2021, kamis (05/11).
Menurut Wessy, dengan demikian keseriusan itu terwujud lewat penerapan civitas akademi PSDKU Unpatti MBD berdasarkan kurikulum nasional. Aplikasi nyatanya dalam penjebaran berbagai proses kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan akan perjanjian Universitas Negeri Kalwedo. Tidak kalah penting juga adalah fasilitas penunjang sebagai salah satu faktor pendukung.
Dikatakan Wessy, semua punya problem yang sama. Baik itu pemerintah daerah kabupaten MBD maupun PSDKU Unpatti MBD. Belum memiliki fasilitas internet (wifi) yang memadai, namun saat ini ada upaya keras yang dilakukan untuk pemenuhannya secara bertahap. Tetapi dengan keterbatasan saat ini, pantang surut niat untuk terus melaksanakan perkuliahan di tengah era pandemik Covid-19.
Lebih lanjut Wessy mengingatkan untuk civitas akademik khususnya program study ilmu hukum PSDKU Unpatti MBD, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) desember mendatang. Untuk terus berupaya sebaik mungkin dalam menjaga independensi, dengan tidak beravesiliasi dengan kepentingan politik partai dan juga kelompok manapun. Berdiri netral untuk berjalan sesuai dengan arasnya.
Dengan tetap menghargai setiap hak politik civitas akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa. Tetap mengawal demokrasi yang sedang dan akan berlangsung di kabupaten MBD. Dengan semangat demokrasi “Biarlah semua menentukan pilihan masing-masing kita, untuk mencapai pembangunan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik kedepannya,” ungkap Wessy mengakhiri. (VQ)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar