Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Lolopaly Minta Pemda Realisasi 5% Anggaran Pendampingan PKH

Lolopaly Minta Pemda Realisasi 5% Anggaran Pendampingan PKH

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2020
  • visibility 125
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dimana sejak tahun 2016 silam, hingga saat ini masih saja menuai kemelut untuk anggaran pendampingannya.

Harusnya ada bantuan anggaran pendampingan dari pemerintah daerah sebesar 5% dari total keuangan PKH yang diperuntukan bagi masyarakat. Terhitung, masih ada kekurangan Rp. 1,1 M yang harus ditampung pada APBD perubahan.

Hal ini disampaikan Yesry Lolopaly, SH ketua Fraksi Demokrat kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) saat diwawancarai di ruang Fraksi Demokrat kabupaten MBD jumat (26/06/2020). Bantuan anggaran pendampingan 5% ini sesuai rujukan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) Nomor : 1001/LJS.JSK/06/2017, tanggal (14/07/2017).

Dikatakan Yesri begitu sapaan akrabnya, pada tahun 2019 lalu anggaran KPM PKH untuk kabupaten MBD sebesar Rp. 31 Miliar berarti 5% dari itu ada sebesar Rp. 1,5 Miliar. Sedangkan yang dianggarkan hanya sebesar Rp. 400 juta. Sehingga hingga saat ini Pemerintah Daerah lewat Dinas Sosial kabupaten MBD belum melaksanakan rujukan dari surat Kementerian Sosial RI.

Menurut Yesri hingga saat ini pemerintah daerah kabupaten MBD belum maksimal untuk melakukan perintah atas aturan yang lebih tinggi terkait dengan bantuan keuangan untuk tugas monitoring, evaluasi, edukasi dan sosialisasi terkait dengan persoalan pergumulan PKH di wilayah kabupaten MBD. Anggaran yang ditampung berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya sesuai peruntukannya.

Ungkap Yesri, untuk itu terhadap persoalan ini pemerintah pusat hanya memberikan bantuan anggaran kepada masyarakat. Tetapi untuk anggaran pendampingan diwajibkan untuk pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat tidak memberikan bantuan pendampingan. Ini bentuk ketidak pahaman pemerintah daerah sebenarnya, sebab bantuan ini langsung ke rekening masyarakat penerima.

“Kalau saja anggarannya masuk ke rekening pemerintah daerah, saya rasa akan ada kesepahaman yang terjadi. Maka pasti terjadi perebutan disana karena singgah di kas daerah, tetapi ini karena anggarannya langsung ke rekening masyarakat”, ungkapnya mengakhiri. (VQ)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Santigi Luang Siap Naik Sanus 60, Dikirim Lewat Tol Laut dari Saumlaki

    Dugaan Santigi Luang Siap Naik Sanus 60, Dikirim Lewat Tol Laut dari Saumlaki

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 500
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Dugaan pengangkutan tanaman santigi dari Pulau Luang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, tanaman yang diduga berasal dari kawasan hutan lindung tersebut telah beberapa kali dibeli dan diangkut menggunakan motor laut (jolor) menuju Pelabuhan Desa Moain, Kecamatan Moa, Kabupaten MBD, sebelum direncanakan diberangkatkan menggunakan KM Sabuk […]

  • Watloly Optimis PSDKU Jadi Universitas Negeri Kalwedo

    Watloly Optimis PSDKU Jadi Universitas Negeri Kalwedo

    • calendar_month Kamis, 17 Des 2020
    • account_circle admin
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Optimisme untuk terus meningkatkan status dari Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi Universitas Negeri Kalwedo. Sekalipun problem pusat dengan kecenderungan untuk moratorium, tetapi ada keistimewaan untuk MBD. Dengan rekomendasi penugasan khusus untuk daerah Terdepan, Tertinggal dan Terpencil (3T). Hal ini disampaikan Profesor Aholiab Watloly […]

  • Bupati dan Wabup MBD Hadiri Pembukaan Musda IV Partai Golkar

    Bupati dan Wabup MBD Hadiri Pembukaan Musda IV Partai Golkar

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 598
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Agustinus Lekwarday Kilikily menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD II Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya. Mengusung tema “Golkar Bangkit, Berkarya di Bumi Kalwedo.” Musda IV Partai Golkar ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi […]

  • Wakapolres Jadi Irup di SMA Negeri 13 MBD

    Wakapolres Jadi Irup di SMA Negeri 13 MBD

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle admin
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Wakil Kapolres (Wakapolres) Maluku Barat Daya (MBD), Kompol. Djesy Batara, S.Sos bertindak selaku inspektur upacara (Irup) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 MBD, Senin (28/08/2023). Kegiatan ini dalam rangka Police Goes To School yang merupakan kepedulian Polri bagi dunia pendidikan. Hal yang mendorong Wakapolres MBD untuk bertindak sebagai irup yaitu terkait […]

  • Bank Maluku Malut Cabang Tiakur Gelar Nobar Piala Dunia

    Bank Maluku Malut Cabang Tiakur Gelar Nobar Piala Dunia

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 558
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Bank Maluku Malut dengan moto “Setia Melayani” melalui Cabang Tiakur menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia bersama nasabah dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan kebersamaan melalui olahraga yang digemari masyarakat. Acara nobar dihadiri oleh pimpinan dan karyawan Bank Maluku Malut Cabang Tiakur, nasabah, serta […]

  • Rapat Koordinasi Untuk MBD Satu Data

    Rapat Koordinasi Untuk MBD Satu Data

    • calendar_month Rabu, 26 Jul 2023
    • account_circle admin
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) lewat Bappeda Litbang, Diskominfo Staper dan DPMD, PP dan KB Kabupaten MBD menggelar rapat koordinasi bersama para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten MBD untuk “MBD Satu Data”. Rapat ini berlangsung di aula Bappeda Litbang Kabupaten MBD, Selasa (25/07). Menurut Plt. Kepala Bapedalitbang Kabupaten MBD,Yosua D. D. […]

expand_less