Sinergi DLH dan Perumdam Tirta Kalwedo Genjot Retribusi Sampah
- account_circle admin
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Perumdam Tirta Kalwedo. Keduanya resmi meneken perjanjian kerja sama pada Tanggal 9 Maret 2026 lalu, guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan persampahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dalma Eoh kepada media ini diruang kerjanya, Selasa (17/11/2026) menyampaikan Langkah kolaboratif ini dinilai krusial mengingat sebagian besar wilayah pelayanan air minum dan retribusi sampah di lapangan saling beririsan. Khususnya di wilayah Kecamatan Moa, dengan pusat realisasi terbesar bersumber dari Kelurahan Tiakur.
Meski demikian, perjalanan menuju sistem pelayanan yang terintegrasi ini tidak luput dari tantangan di lapangan. Proses awal dimulai dengan melakukan inventarisasi dan pencocokan data potensi wajib retribusi. Kendati demikian, sistem aplikasi pembayaran air yang ada saat ini belum dilengkapi dengan fitur menu khusus untuk retribusi sampah, ungkapnya.
Alhasilnya, Ia mengatakan pembayaran belum bisa langsung diakses secara otomatis saat pelanggan melakukan transaksi melalui layanan digital perbankan seperti BRI. Untuk menyiasati hal tersebut, tim gabungan dari dinas terkait bersama petugas di lapangan menerapkan sistem jemput bola dari rumah ke rumah.
”Petugas kami di lapangan mendatangi warga. Jika warga belum membayar, kami terbitkan karcis untuk dibayarkan. Namun, bagi yang sudah melunasi melalui petugas, datanya langsung dicatat clear,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan kalau dalam masa uji coba penagihan yang berlangsung sejak Tanggal 8 September hingga 20 Oktober 2026, tercatat sebanyak 75 Kepala Keluarga telah terdata dan ditagih langsung di loket maupun melalui petugas lapangan. Respons masyarakat dinilai cukup positif terhadap langkah ini.
Kendala teknis yang ada saat ini, seperti ketiadaan fitur retribusi sampah pada aplikasi pembayaran digital, menjadi pekerjaan rumah yang serius. Pihak DLH dan Perumdam Tirta Kalwedo tengah berkoordinasi agar pembaruan sistem dan penambahan fitur digital dapat diwujudkan pada tahun 2027, ulasnya.
Dengan adanya digitalisasi penuh di tahun depan, diharapkan seluruh proses pembayaran retribusi air dan sampah dapat berjalan otomatis, transparan, dan kian mendongkrak pencapaian PAD Kabupaten MBD, jelasnya. (exp01)
- Penulis: admin


Saat ini belum ada komentar