Sopacua, Penting Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu

Tiakur, EXPO MBD

Koorninator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya, Anthony Sopacua menyampaikan pentingnya kegiatan Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu, agar disiapkan data sejak dini terkait pelanggaran pemilu oleh seluruh pengawas pemilu.

Menurut Sopacua dalam giat yang berlangsung di Kafe Koko, Jumat (17/05/2024). Hal ini dimaksudkan karena semua data yang harus disiapkan itu benar-benar dipahami sehingga saatnya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga Bupati dan Wakil Bupati ada sengketa dan perselisihan hasil berujung di Mahkamah Konstitusi sangatlah dibutuhkan. Tentunya menyiapkan data itu Merupakan bagian dari kewajiban bersama.

Dicontohkannya, biasanya dalam penyelesaian kasus yang berujung di Mahkamah Konstitusi itu pada kenyataannya ada banyak data yang tidak valid. Beranjak dari pengalaman yang ada Pengawas akan diperhadapkan dengan situasi dimana suka atau tidak suka, wajib mempersiapkan data di mulai dari Bawaslu bersama jajaran hingga ke bawah.

Lebih lanjut ia mangatakan semua data wajib disiapkan mulai dari tingkat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terkait dengan himbauan-himbauan, laporan pengawasan, kejadian-kejadian khusus hingga rekomendasi semuanya harus disiapkan.

Demikian juga hasil-hasil perhitungan suara, Formulir C Hasil maupun Formulir C salinan semuanya perlu untuk disiapkan, termasuk data penanganan pelanggaran yang ada di sigap lapor. Baik itu berupa laporan maupun temuan yang masuk dan diregistrasi itu semuanya harus diarsipkan dengan baik, sebab saatnya tiba akan dipertanggungjawabkan kalau ada perselisihan hasil pemilu, ungkapnya.

Setelah dievaluasi memasuki Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 27 November 2024 nanti seluruh jajaran pengawas sudah boleh siap. Setiap tahapan dapat dilakukan pengawasan sejak dini dimana ada sona-sona nyaman yang bisa saja terjadi pelanggaran dapat diminimalisir. Dapat dicegah sebelum terjadi pelanggaran, ujarnya.

Beranjak dari pemilu sebelumnya sudah dapat dideteksi sona terjadinya pelanggaran sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Sebab salah satu wujud pembuktian kerja kepada masyarakat atas kerja adalah data yang dikumpulkan data hasil pengawasan, ulasnya.

Dalam pengelolaan data, pengawas harus  dapat memastikan bahwa data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan sumber dari solusi pemecahan masalah, ucapnya menutup. (VQ)