Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Pemkab MBD Dorong Peningkatan Capaian ETPD

Pemkab MBD Dorong Peningkatan Capaian ETPD

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
  • visibility 124
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur, EXPO MBD

Perkembangan digitalisasi keuangan yang pesat beberapa tahun terakhir menyederhanakan transaksi keuangan menjadi lebih cepat, aman dan efisien. Digitalisasi keuangan telah mengubah pola hidup masyarakat melakukan transaksi keuangan.

Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach melalui rilis, Selasa (08/07/2025) mengatakan, kebijakan Elektronikfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sejak 2021 telah dilaksanakan Pemkab MBD melalui Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Penerapan ETPD ini sangat baik dan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka kita terus dorong dan maksimalkan sehingga ada peningkatan,” ungkap Bupati Noach.

Menurutnya, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, semuanya telah dilaksanakan dalam bentuk digitalisasi/elektronik mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.

“Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dan saat ini kita lagi berupaya ditahun ini penerimaan pajak dan retribusi pun didigitalisasi. Hal ini nantinya akan memudahkan pelaku usaha dalam membayar pajak maupun retribusi  daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten MBD, Obed O. H. Kuara menjelaskan untuk capaian ETPD Kabupaten MBD Tahun 2024 berada pada peringkat satu di Maluku dan urutan 9 di kawasan penilaian Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua).

 

“Dalam aspek proses penilaian BI misalnya, kategori High Level Meeting (HLM) masih merah, Capacity Building (CB) masih Orange dan Literasi Meeting (LM) masih merah. Semoga kerja keras kita tahun ini akan mewujudkan semua aspek proses ini menjadi hijau,” harapnya. (tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kado Terindah Untuk MBD di HUT Ke-15

    Kado Terindah Untuk MBD di HUT Ke-15

    • calendar_month Jumat, 21 Jul 2023
    • account_circle admin
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Pemberian penghargaan kepada pejabat penatausahaan keuangan terbaik, bendahara penerimaan terbaik, bendahara pengeluaran terbaik, pengurus barang terbaik dan kasubag perencanaan terbaik. Launching bulan Juli sebagai bulan inovasi daerah, MoU Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (MBD) dan keharmonisan yang ditampilkan diantara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kategori penatausahaan keuangan terbaik, Erik […]

  • Bawaslu Maluku Pastikan Semua Tahapan Pilkada MBD Dipublikasikan

    Bawaslu Maluku Pastikan Semua Tahapan Pilkada MBD Dipublikasikan

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2020
    • account_circle admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Maluku ke Bawaslu kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bertujuan untuk memastikan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dapat dipublikasikan pada website resmi Bawaslu MBD. Bagaimana mampu merekam dan membuat berita pengawasan kampanye. Hal ini disampaikan ketua Bawaslu provinsi Maluku, Abdullah Ely […]

  • Camat Letti Tangani Stunting Secara Masif

    Camat Letti Tangani Stunting Secara Masif

    • calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
    • account_circle admin
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Letti, EXPO MBD Sesuai data yang diterima dari Puskesmas Serwaru, terdapat 6  kasus stunting di Kecamatan Pulau Letti Tahun 2022. Oleh karena itu, pihak pemerintah kecamatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) terus melakukan upaya dalam penanganan dan penanggulangan stunting secara masif di semua desa dan dusun. Hal ini disampaikan Camat Pulau Letti, Otniel Maulias, […]

  • Bawaslu MBD Launching Pengawasan Pilkada Serentak

    Bawaslu MBD Launching Pengawasan Pilkada Serentak

    • calendar_month Kamis, 5 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Tiakur, EXPO MBD Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Launching Pengawasan Pilkada Serentak dan Deklarasi Pilkada Damai 2024. Acara ini dihadiri Pemerintah Kabupaten MBD, Kejaksaan, TNI-Polri dan berbagai elemen masyarakat. Bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Bertempat di halaman ruko Tiakur, Rabu (04/09/2024). Dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten MBD, […]

  • Embung Moa Dibangun Senilai Rp. 22 Miliar Lebih

    Embung Moa Dibangun Senilai Rp. 22 Miliar Lebih

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2024
    • account_circle admin
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Moa, EXPO MBD Pemerintah Pusat kembali membangun Embung Moa di bawah kaki gunung kerbau, kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senilai Rp. 22.531.924.015,21. Waktu pelaksaaan 240 hari kalender dengan tanggal kontrak sejak 3 Januari 2024 dalam 1 tahap pekerjaan. Site Manager PT Sabar Jaya Karyatama, Ahadiar Galih […]

  • Negara Harus Berlakukan Otsus Jilid II di Papua

    Negara Harus Berlakukan Otsus Jilid II di Papua

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2020
    • account_circle admin
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Desakan dari kalangan aktivis dan dan pemerhati Papua kepada pemerintah Indonesia untuk meneruskan Otsus jilid II makin menguat. Mahasiswa dan masyarakat meminta hal itu dengan alasan sangat membantu pendidikan bagi anak-anak di kota-kota besar Indonesia sekaligus kesejahteraan yakyat Papua dan Papua Barat.  JAKARTA– Pemerintah Indonesia diminta untuk memberlakukan otsus jilid II di Papua dan Papua […]

expand_less