Terhitung, Dinas Perumahan Selesaikan 1.608 Unit RTLH
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 16 Sep 2021
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Sejak terbentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada tahun 2017 yang lalu, hingga saat ini terhitung sudah menyelesaikan sebanyak 1.608 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari jumlah keseluruhan RTLH yang ada di kabupaten MBD sebanyak 3.500 unit, itu berarti sudah menyelesaikan setengah atau 50% total keseluruhan RTLH.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten MBD, Reyn Kainama ketika ditemui media ini diruang kerjanya, Rabu (15/09). Melalui 3 (tiga) program bantuan perumahan swadaya yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah dan dana APBN yang pelaksanaannya melalui Balai Penyedia dan Pelaksanaan Perumahan Propinsi Maluku.
Menurutnya, program pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten MBD, lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat kategori prasejahtera. Disamping itu juga ada program rumah khusus bagi Bantuan bagi petugas wilayah perbatasan yakni khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik, tenaga medis maupun TNI dan Polri karena keterbatasan fasilitas perumahan. Program bantuan stimulan perumahan dari pemerintah provinsi bersifat stimulan perumahan swadaya.
Dikatakannya, yang dilakukan selama ini berkaitan dengan tugas dan fungsi adalah bagaimana menyiapkan sistem pendataan, dan saat ini sudah bersifat online dalam bentuk laporannya usulan kegiatan maupun pelaporan monev. Dengan kewenangan tambahan tahun 2020, yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 02 tahun 2018 kaitan dengan SPM rumah bagi korban bencana dan rumah korban relokasi program pemerintah.
“Kami juga memberikan dukungan untuk melengkapi terhadap program MBD satu data, dalam hal kriteria-kriteria yang disisipkan untuk proses penyiapan sistem pendataan. Sehingga kedepan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) melalui staf, akan berpartisipasi dalam pengisian data base by name by address. Dengan sistem penginputan online play store,” ungkapnya.
Ada bantuan untuk Program Study Diluar Kampus Utama (PSDKU) Unpatti Tiakur membuat proposal berkaitan dengan rumah susun sewa bagi mahasiswa saat kunjungan Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta di kabupaten MBD. Disamping itu juga ada usulan-usulan pemerintah untuk beberapa kecamatan kepada petugas perbatasan ASN, ucapnya. (VQ)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar