Desakan DPRD Bersama Perjuangkan Kouta CPNS MBD
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 25 Mei 2021
- visibility 111
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tiakur, EXPO MBD
Setelah beberapa waktu melakukan orasi soal nihilnya kuota Calon Pegawai Negeri Sipili (CPNS), di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Barat Daya (MBD). GMKI cabang Tiakur, di terima di ruang rapat Komisi B DPRD MBD. Ada desakan untuk secepatnya bersama pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, sebelum tanggal 31 Mei 2021.
Menurut kutipan pernyataan anggota DPRD MBD, Alex Dadiara saat menerima tuntutan GMKI cabang Tiakur, selasa (25/05). Akan ditindaklanjuti dengan beberapa langkah strategis kedepan nantinya. Untuk menyelamatkan generasi MBD pencari ruang dan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri bertajuk kalwedo ini.
Kesempatan yang sama DPRD MBD, Yesri Lolopaly mengatakan bahwa CPNS merupakan kebutuhan mendesak. Sebab berdasarkan data tanggal 31 desember 2020, jumlah PNS di MBD sebanyak 3.291. Tersebar di 53 instansi diantaranya 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dengan tenaga pendidik sebanyak 1.292, tenaga medis sebanyak 637.
Contohnya, ketika dihitung kebutuhan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari tenaga pendidik 1.292, dibagi dengan sekolah TK-PAUD, SD dan SMP yang berjumlah 468. Maka dipastikan kalau dibagi merata, 1 (Satu) sekolah hanya mendapat jatah pendidik sebanyak 3 orang. Belum ditambah lagi ada sekolah yang numpuk sampai 10 tenaga pendidik.
Tutur Yesri, kalaupun demikian sudah dapat dipastikan bahwa disisi berbeda ada sekolah yang tenaga pendidik seperti “Wiro Sableng” identiknya dengan metode mengajar “212”. Ditambah lagi dengan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bahwa ada pensiunan setiap tahunnya sebanyak 50 PNS.
Kalaupun demikian tidak direalisasikan, GMKI cabang Tiakur berjanji lewat balik lagi untuk berorasi. Hal ini disampaikan oleh koordinator aksi, Pieter Haratilu dan Yandri Soplero sebagai koordinator lapangan. Sebab ketika diabaikan, berarti sama halnya mengabaikan kepentingan masyarakat. Khususnya angkatan pencari kerja di daerah ini, sudah pasti bertambah juga angka pengangguran. (VQ)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar