Pemkab MBD Luncurkan Inovasi e-MBLB dan SPARTA-BMD
Tiakur, EXPO MBD
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya meluncurkan inovasi digital e-MBLB untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dan inovasi SPARTA-BMD untuk pengelolaan aset daerah. Ada juga High Level Meeting Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah serta Sosialisasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan ini merupakan proyek perubahan reformer, Ramena F. Letelay Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda kabupaten MBD dan Masran Suade Sekretaris Dinas PUTRPKP Kabupaten MBD, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVII pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku.
Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily menjelaskan, SPARTA-BMD dirancang untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan barang milik daerah. Sistem ini memungkinkan pencatatan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan aset dilakukan secara lebih cepat dan akurat dalam satu platform terintegrasi.
Sementara, e-MBLB dikembangkan untuk mempermudah dan menertibkan proses pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan non-tunai. Sistem ini terintegrasi dengan layanan perbankan dan sistem pendapatan daerah, mengurangi potensi kebocoran penerimaan sambil memberikan kemudahan bagi wajib pajak bertransaksi kapan saja.
Plh, Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut, Mozes Batlayeri menyatakan, pihaknya mendukung digitalisasi layanan pembayaran retribusi, pelayanan rumah sakit, pasar, parkir, hingga tiket masuk pelabuhan dan retribusi pariwisata. MPOS hadir sebagai solusi pembayaran pajak MBLB yang hari ini resmi diluncurkan. Kedepan, sistem ini terintegrasi dengan sistem pembayaran Bank Maluku Malut.
Kepala Bapenda Kabupaten Maluku Barat Daya, Johana V. Johansz menjelaskan transaksi elektronik bertujuan mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan non tunai demi efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan.
Johansz menyebutkan beberapa manfaat digitalisasi, antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengurangan kebocoran, validasi data transaksi yang lebih akurat, efisiensi waktu dan biaya operasional, serta kemudahan akses pengawasan dan laporan pendapatan.
Pemerintah daerah menghadirkan MPOS yang dapat mencatat seluruh transaksi pajak MBLB secara digital, menyimpan data pembayaran otomatis, dan menyajikan dashboard monitoring real-time bagi pimpinan daerah. (exp01)
