Pemda MBD Raih Opini WTP Untuk Pertama Kalinya
Tiakur, EXPO MBD
Setelah sekian lamanya menyandang opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Akhirnya pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekalipun diserahkan dalam kondisi yang berbeda, dengan cara video conference. Prestasi ini menjadi catatan sejarah untuk pertama kalinya meraih WTP.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten MBD tahun 2019 tersebut diserahkan oleh kepala perwakilan BPK provinsi Maluku, Muhammad Abidin. Dengan video conference disampaikan juga bahwa agar dapat dipantau tindak lanjutnya selama kurun waktu 60 hari setelah LHP atas LKPD ini disampaikan.
“Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan apresiasinya atas prestasinya meraih opini WTP, setelah beberapa tahun terakhir dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Ada peningkatan opini dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah kabupaten MBD Telah memperbaiki temuan dan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya,” kata Muhammad Abidin.
Sementara itu, Bupati Kabupaten MBD, Benyamin Thomas Noach, ST sangat bersyukur akhirnya upaya keras pada kepemimpinannya ini membuahkan hasil. Torehan positif ini merupakan kabanggaan buah manis kerja keras seluruh elemen di jajaran pemerintahan kabupaten MBD. Namun tidak kemudian terbawa dalam kondisi yang terlena dan puas.
Kendati ada rasa lega dan bangga dalam torehan ini (Opini WTP, Red), namun Oyang begitu sapaan akrabnya mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah prestasi. Tetapi merupakan kewajiban dan keharusan yang wajib dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Opini WTP merupakan cerminan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tentu saja setelah mendapat WTP sama dengan daerah lain, terus bersemangat, bersatu, berkarya demi MBD maju. Semoga apa yang dilakukan dapat berguna bagi rakyat dan tanah air MBD, harap Oyang.
Dalam usia kabupaten MBD yang ke-12 tahun ini, mendapat sebuah pemulihan dan berkat. Berdasarkan kerja keras dan kerjasama dari legislatif maupun eksekutif, kemudian wajar kalau MBD mendapat opini WTP. Ini merupakan kado di Hari Ulang Tahun (HUT) MBD ke-12, ungkap ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten MBD, Petrus A. Tunay, A.Md.
Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten MBD, Drs. A. Siamiloy, M.Si juga mengatakan bahwa opini WTP kiranya menjadi pendorong atau penyemangat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal penataan keuangan daerah yang baik. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten MBD dapat terwujud. (VQ)