Wabup Kilikily Irup Hari Otonomi Daerah Ke-29
Tiakur, EXPO MBD
Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Agustinus Lekwarday Kilikily bertindak selaku inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati MBD, Kamis (25/04/2025).
Dengan mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kilikily menyampaikan peringatan hari otonomi daerah merupakan momen refleksi untuk meninjau Kembali tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pers, dan seluruh elemen bangsa atas kontribusi nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Hari Otonomi Daerah adalah kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Delapan fokus strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu menjadi perhatian utama untuk harmonisasi gerak langkah yakni swasembada pangan,, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan yang merata, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui SDM, keuangan, dan kelembagaan.
Jadikan capaian Otonomi Daerah selama 29 tahun terakhir sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Penguatan sinergi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara berkelanjutan. (exp01)
